23 April 2026
Undang-Undang Keselamatan Bangunan 2022 telah mengubah lanskap industri konstruksi, menandai dimulainya era baru yang ditandai dengan akuntabilitas dan risiko. Undang-undang ini mengubah cara pandang terhadap desain, konstruksi, pengelolaan, dan asuransi bangunan, sekaligus menandai perubahan mendasar dalam lingkungan binaan di Inggris — dengan implikasi yang luas bagi para profesional klaim, perusahaan asuransi, dan penilai klaim.
Apa yang Telah Berubah?
Undang-undang ini memperkenalkan kerangka regulasi baru yang lebih tegas dan cakupannya lebih luas:
- Perluasan tanggung jawab hukum: Para pemangku kewajiban (Perancang Utama, Kontraktor Utama, dan Pemilik Proyek) kini memiliki kewajiban hukum dalam semua proyek konstruksi, tidak hanya pada gedung bertingkat tinggi.
- Pengawasan regulasi yang lebih ketat: Badan Pengawas Keselamatan Bangunan (BSR) bertanggung jawab atas kepatuhan, kompetensi, dan penegakan hukum, serta memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana.
- Persyaratan Golden Thread: Catatan digital mengenai informasi keselamatan bangunan harus disimpan sepanjang siklus hidup bangunan, guna menjamin transparansi dan menjadi garis pertahanan utama dalam menghadapi klaim di masa mendatang.
- Pengawasan yang lebih ketat terhadap bangunan berisiko tinggi: Kewajiban pelaporan insiden dan persetujuan tahap awal untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 18 meter atau 7 lantai ke atas menambah beban pengawasan, yang sering kali mengakibatkan perpanjangan jadwal dan potensi keterlambatan.
Implikasi Asuransi
Pasar asuransi properti di Inggris telah mengalami perubahan besar. Bertujuan untuk mencegah tragedi seperti yang terjadi di Grenfell, Undang-Undang tersebut memperkenalkan reformasi besar-besaran yang secara langsung memengaruhi cara perusahaan asuransi menilai risiko, menetapkan premi, dan menangani klaim. Kapasitas untuk bangunan tempat tinggal yang mudah terbakar atau berisiko tinggi kini sangat terbatas, dengan hanya sejumlah kecil perusahaan asuransi yang bersedia menanggungnya. Berkurangnya kapasitas ini tidak hanya menyebabkan kenaikan premi, tetapi juga membatasi besaran risiko yang bersedia ditanggung oleh setiap perusahaan asuransi.
Penilaian Risiko yang Lebih Ketat
Perusahaan asuransi kini mewajibkan adanya dokumentasi yang lengkap sebelum melakukan penjaminan atas gedung-gedung bertingkat tinggi, termasuk:
- Formulir penilaian kebakaran sistem dinding eksternal (EWS) yang sah
- Bukti pelaksanaan pekerjaan perbaikan
- Laporan Analisis Keselamatan Terperinci untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 18 meter
Bangunan yang tidak memenuhi standar ini dapat menghadapi:
- Premi yang lebih tinggi
- Cakupan terbatas (risiko tertentu dikecualikan atau batas ganti rugi diberlakukan)
- Klausul deductible atau co-insurance yang signifikan
- Penolakan pertanggungan sama sekali
Perpanjangan Masa Tanggung Jawab
Undang-Undang tentang Bangunan yang Cacat telah diperluas, dengan memperpanjang batas waktu pengajuan gugatan menjadi 30 tahun secara retroaktif dan 15 tahun secara prospektif. Perubahan ini membuka peluang bagi pengajuan gugatan atas kasus-kasus lama — bahkan terhadap properti yang telah selesai dibangun sejak tahun 1990-an.
Bagi perusahaan asuransi, dampaknya sangat besar. Mereka harus bersiap menghadapi:
- Pemberlakuan kembali klaim yang telah lama tidak aktif
- Peningkatan jumlah rujukan penyelesaian sengketa terkait cacat konstruksi pada bangunan lama
- Meningkatnya sengketa hukum terkait tanggung jawab remediasi
Penyesuaian Klaim
Memahami Undang-Undang Keselamatan Bangunan 2022 hanyalah langkah awal; tantangannya adalah menerapkannya dalam praktik. Peraturan perundang-undangan terus berkembang, dan seiring dengan itu, peran penilai kerugian pun ikut berubah. Undang-undang ini tidak hanya memengaruhi penerimaan risiko, tetapi juga cara pengelolaan klaim, penetapan ekspektasi, dan perencanaan cadangan.
Agar tetap proaktif dan teliti, penilai kerugian harus:
- Identifikasi gedung-gedung bertingkat: Jika terdapat ketidakpastian, silakan merujuk padadaftar resmi pemerintah.
- Evaluasi keselamatan kebakaran secara menyeluruh: Pertimbangkan keseluruhan aspek keselamatan kebakaran, bukan hanya unsur-unsurnya secara terpisah.
- Tentukan sejak dini apakah perbaikan tersebut memerlukan pengajuan permohonan kepada Otoritas Pengawas Keamanan Bangunan — misalnya, jika sistem kompartemen kebakaran telah terpengaruh.
Buatlah Perkiraan yang Realistis
Status sebuah bangunan serta penolakan dari pihak berwenang dapat berdampak langsung pada cadangan dana untuk akomodasi alternatif, kerugian sewa, dan biaya jasa profesional. Cadangan dana tersebut harus mencerminkan jadwal yang realistis dan mencakup antisipasi risiko yang sesuai. Selain itu, cadangan dana tersebut perlu ditinjau secara berkala dan didiskusikan secara terbuka dengan pihak asuransi jika diperkirakan akan terjadi penyesuaian yang signifikan.
Bersiaplah Menghadapi Hambatan Regulasi
Badan Pengawas Keselamatan Bangunan sering kali menolak permohonan karena metode konstruksi yang tidak sesuai, catatan yang tidak lengkap, dokumen yang hilang, atau rencana kerja yang tidak jelas. Penolakan-penolakan ini dapat memperlambat proses klaim secara signifikan dan menimbulkan kekecewaan bagi pemegang polis, pialang, dan perusahaan asuransi. Meskipun sebagian besar hal ini berada di luar kendali penilai klaim, mengambil langkah yang tepat sejak dini dapat meringankan dampaknya.
Kelola Harapan
Mengelola ekspektasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan momentum selama proses berlangsung. Penilai kerugian melakukan hal ini dengan:
- Mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab sejak dini
- Menjelaskan proses regulasi dan konsekuensi ketidakpatuhan kepada mereka yang mungkin belum mengetahuinya
- Mengidentifikasi potensi keterlambatan sebelum terjadi
- Menyajikan jadwal yang realistis, namun disertai dengan catatan yang jelas
- Mendorong keterlibatan sejak dini dengan Otoritas Pengawas Keselamatan Bangunan
- Memberikan perhatian khusus pada batasan polis dan masa pertanggungan
Ringkasan
Undang-Undang Keselamatan Bangunan Tahun 2022 kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktik sehari-hari. Lebih dari sekadar seperangkat aturan, undang-undang ini menandai perubahan dalam cara industri memandang tanggung jawab dan keselamatan. Bagi perusahaan asuransi, manajer risiko, dan penilai kerugian, hal ini menuntut pandangan ke depan, keterlibatan proaktif, serta kehati-hatian yang lebih besar dalam menangani klaim.
Australia
Kanada
Denmark
Prancis
Jerman
Irlandia
Belanda
Selandia Baru
Norwegia
Spanyol dan Portugal
Inggris Raya
Amerika Serikat